HRD TRAINING | PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | INFO TRAINING | INFORMASI TRAINING | INFORMASI SEMINAR | JADWAL TRAINING DAN SEMINAR

You are here: Jadwal Training » Training HRD » HRD TRAINING | PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 

Mohon Untuk Diperhatikan!

Telah terbit info jadwal training 2016, cek di laman Jadwal Training 2016. Untuk berlangganan update info training dan seminar langsung ke email Anda, silahkan subscribe!

 

HRD TRAINING | PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ikuti Training HRD Ini Sekarang Juga Dengan Topik

“HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN”

Menghadirkan Pembicara Yang Handal..

Catat Info Training HRD Hubungan Industrial Ini Segera Ambil Kesempatan Untuk Mengikuti Training

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pesan Langsung Tiket Peserta-nya Sekarang Juga

One Day Workshop

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ibis Hotels Malioboro Yogyakarta, 16 – 18 Oktober 2012

Ibis Hotels Malioboro Yogyakarta,  6 s.d 8 November 2012


PENDAHULUAN

Saat ini hubungan industrial di Indonesia sedang memasuki babak baru, suatu era transisi. Proses demokratisasi yang sebagian turut dipicu oleh jatuhnya kekuasaan orde baru dan disusul dengan pelaksanaan otonomi daerah, sangat mempengaruhi arah hubungan industrial di masa transisi ini. Sebelumnya, hubungan industrial di Indonesia sangat dikontrol ketat oleh pemerintah pusat. Pemerintah Orde Baru mengatur keberadaan serikat buruh/pekerja (pada waktu itu hanya ada satu serikat buruh/serikat pekerja yang diakui pemerintah), ketentuan ketentuan mengenai upah minimum, dan mempengaruhi kondisi umum ketenagakerjaan, maupun mengenai cara penyelesaian hubungan industrial. Kini sistem hubungan industrial sudah lebih terdesentralisasi walaupun dalam banyak hal masih diwarnai oleh unsure paternalistik pemerintah pusat.

Pergantian pemerintahan dan perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik kedesentralistik ini telah merubah pula mekanisme pengambilan keputusan mengenai system hubungan industrial. Pada saat ini mekanismenya mulai bersifat desentralistik dan dialogis. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini sudah ada beberapa perubahan terhadap peraturan dan perundangan mengenai ketenagakerjaan. Misalnya, sekarang pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan upah minimum. Salah satu perubahan penting akibat kebijakan desentralisasi ini adalah munculnya sistem hubungan industrial yang memungkinkan pekerja/buruh bebas mendirikan serikat buruh/serikat pekerja pada tingkat perusahaan sesuai dengan UU No. 21, 2000. Disamping itu, pemerintah juga telah meratifikasi beberapa konvensi ILO (International Labor Organization-PBB), termasuk Konvensi No.87, 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Saat ini pemerintah sedang mengevaluasi dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia sejalan dengan konvensi dan perundangan ILO lainnya.

Proses demokratisasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang menyertai perubahan-perubahan tersebut ternyata telah mengubah sikap dan perilaku pekerja/buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Setelah sekian lama suaranya disumbat dan hak-haknya dirampas, pekerja/buruh semakin kuat menyuarakan tuntutannya secara bebas, baik melalui serikat pekerja/serikat buruh, gerakan dan advokasi pekerja/buruh, antara lain dengan melakukan pemogokan dan unjuk rasa.

Di satu pihak, tuntutan pekerja/buruh untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, seperti kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik, dapat dipandang sebagai tuntutan yang dapat difahami mengingat tingkat daya beli pekerja/buruh tidak banyak beranjak dari kondisi sebelum krisis. Juga, kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi pekerja/buruh juga ikut memberikan kontribusi terhadap timbulnya sejumlah aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi pekerja/buruh yang cenderung meningkat dan disertai kekerasan sejak pertengahan tahun 2001. Namun perlu diperhatikan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industri di Indonesia sejak lama telah menjadi masalah yang pelik dan berkepanjangan yang turut menyumbang terhadap timbulnya keresahan industri akhir-akhir ini. Penyelesaian kasus-kasus tersebut sering dilakukan di luar upaya hukum, misalnya dengan melibatkan aparat kepolisian, militer, atau bahkan “preman” dengan cara represif.

TUJUAN TRAINING

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta agar dapat:

  • Memahami bagaimana memeriksa dan menindaklanjuti temuan tim Audit
  • Memahami bagaimana mendapatkan data tambahan melalui proses wawancara / investigasi
  • Memahami cara membuat rumusan hasil temuan
  • Bagaimana membuat rekomendasi kepada management dari hasil temuan
MATERI TRAINING
  • Konsep dan Prinsip-Prinsip Dasar Hubungan Industrial
  • Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Hubungan Industrial
  • Perundangan dan Peraturan yang Berkaitan dengan Hubungan Industrial
  • b. Sejarah Perundangan Dan Peraturan Tentang Serikat Pekerja/Buruh
  • Praktek Hubungan Industrial di Lapangan
  • Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
  • Peraturan Perusahaan (PP) Dan Perjanjian/Kesepakatan Kerja Bersama (PKB/KKB)
  • Prosedur Pelaksanaan Audit atas Peluang Fraud yang dilakukan Pekerja
  • Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
  • Teknik Wawancara dan Investigasi untuk Memperoleh Data Tambahan
  • Penyusunan rumusan Hasil Temuan dan Teknik Pelaporan serta Rekomendasi kepada Management dari Hasil Temuan
  • Perselisihan dan Penyelesaian Perselisihan
  • Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penyebabnya
  • Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

 

  • Hukum Acara Dalam Pengadilan Hubungan Industrial
    • Membuat Surat Kuasa Khusus
    • Membuat Gugatan dan Jawaban atas Gugatan
    • Mempersiapkan Pembuktian dan Kesimpulan
    • Memori Kasasi dan Kontrak memori Kasasi
  • Studi kasus penyelesaian masalah

 

PESERTA TRAINING

Pelatihan ini ditujukan bagi para Manager / Asistent manager dari departemen Legal &General Affair, HR department, Logistik serta departemen lain yang berkaitan dengan hubungan industrial.

 

METODE TRAINING

Agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang diberikan, maka digunakan beberapa aspek metodologi pembelajaran antara lain dengan penyampaian materi di dalam kelas dengan dukungan multimedia, role-play, mendiskusikan dan mengevaluasi permasalahan dengan model group case discussion. Evaluasi pada akhir pelatihan mencakup penilaian terhadap instruktur, materi training, manfaat & efektifitas training serta rekomendasi dari peserta.

 

FASILITAS

  • Modul
  • Sertifikat
  • Souvenir
  • Training Kit
  • Lunch
  • 2x Coffee Break

PEMBICARA

Doddy Noormansyah, S.H.,M.Hum (CV. Enclosure) & Tim

 

INVESTASI

Dengan investasi sebesar Rp.3.994.000  Rp. 4,850,000/ Peserta  Rp.7.299.000Yes, cukup dengan Rp. 4,850,000/ Peserta . Anda akan belajar dari yang terbaik dan langsung kepada pakar yang sudah berpengalaman. Untuk pemesanan tiket peserta silahkan hubungi kami.

 

Form Pemesanan Tiket

Dana yang anda keluarkan, sebanding dengan apa yang akan anda dapatkan bahkan jauh lebih besar dari apa yang anda keluarkan. Untuk pemesanan tiket workshop ini silahkan hubungi kami:

Pembayaran:

Konfirmasi pembayaran Via SMS 085-711-611-924 atau melalui email ke Sales@TiketTraining.com

 
Tips Belajar Bahasa Inggris Cepat Tanpa Gramar Tanpa Ribet
     

One Comment to “HRD TRAINING | PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL”

  1. annisa says:

    saya ingin bertanya, apa perbedaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ?
    dan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial itu ?

Tinggalkan komentar Anda di sini:

5+4

Jul
24
2012